Editor : Redaksi K24
Jakarta - Pemerintah belum memutuskan kelanjutan izin PT Freeport Indonesia yang bakal berakhir 2041 mendatang. Akan tetapi kemungkinan besar izin tersebut bakal diperpanjang.
Hal itu di sampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kepada wartawan di acara Indonesia-Cina Smart City Expo 2023 di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
"Akan kami putuskan dalam waktu dekat. Tapi hampir pasti (diperpanjang)," ujar Bahlil.
Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin kepada pemerintah, tapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detailnya.
Tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara masih menjadi hal yang diperhitungkan.
Adapun syarat yang diminta kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen, sehingga menjadi 61 persen.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan perpanjangan izin Freeport harus membuat pendapatan pemerintah bertambah.
Bahkan, jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan, izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat.
Mengutip dari Antara, Sebelumnya pada hari Jumat, 28 April 2023 Bahlil juga sempat mengatakan, penambahan besaran saham dipertimbangkan seiring pendapatan Freeport yang makin membaik.
Selama 2022, penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai US$ 3,32 miliar. Sementara untuk tahun 2023, diperkirakan mencapai US$ 3,76 miliar.
"Freeport harus mau. Bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri," tandas Bahlil.