 |
| Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Drs. H. Alimuddin,M.Si |
Editor : Redaksi K24
Kalimantan24.com-Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Drs. H. Alimuddin,M.Si Angkat bicara mengenai harga ganti rugi lahan warga yang terkena proyek IKN di Penajam Paser Utara.Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Yang langsung di amanahi jabatan tersebut oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). mengungkapkan, ada lahan warga di sekitaran IKN, Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim) yang mendapatkan ganti rugi dengan harga tak wajar
"Ada sebuah kasus yang menurut saya perlu ditinjau ulang. Ada lahan yang ketika dibagi (per meter) ada yang hanya harganya Rp 14.000. Itu tidak make sense (masuk akal) lah," ungkap Alimuddin kepada awak media Selasa (13/6/2023).
Alimuddin mengaku sudah menghubungi sejumlah pihak terkait pengadaan tanah warga untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dia meminta agar dilakukan peninjauan ulang terhadap kasus tersebut.
Menurutnya, meski tim appraisal (penilai) mempunyai otoritas penuh atas penilaian objek harga tanah yang hendak dibebaskan, namun warga juga tetap punya hak untuk mempertanyakan dasarnya, jangan asal seenak perutnya tim menilai lahan warga dengan harga yang tak masuk di akal.
"Saya secara pribadi dan kedeputian minta agar ditinjau ulang. Saya sudah komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan itu," terang Alimuddin.
Berkaca dari kasus ini harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan, hal ini di karnakan bau-bau amis dugaan ketidak beresan dalam pelaksanaan proyek IKN mulai terbongkar ke publik.
Apabila sudah cukup bukti Lembaga anti rasuah tersebut harus segera eksyen agar kerugian negara akibat ulah oknum-oknum tikus proyek tersebut dapat di cegah dan di antisipasi sedini mungkin.(*)