Kalimantan24.com-Tenaga honorer lingkup Pemprov dan Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan bisa sedikit bernafas lega, Pasalnya tenaga non ASN atau honorer tidak akan di berhentikan.
Hal itu didasarkan hasil kesepakatan bersama Rapat Komisariat Wilayah (Rakomwil) Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Kalsel 2023 yang diikuti seluruh Sekda se Kalsel di Batulicin,Kabupaten Tanah Bumbu. Sabtu, 3/6/2023.
Dalam Rakomwil Forsesdasi turut dihadiri oleh Gubernur Kalsel diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah dan Politik Sulkan SH MH dan Bupati Tanah Bumbu HM Zairulah Azhar.
Usai acara tersebut kepada Awak Media Sekda Banjarmasin Ikhsan Budiman menyebutkan hasil Rakomwil Forsesdasi se Kalsel tahun 2023 tersebut.
“Untuk non ASN kami dan beberapa Sekda sepakat tidak akan memberhentikan tenaga honorer apabila regulasi yang ada tidak dilakukan perubahan,” kata Sekda Banjarmasin Ikhsan Budiman.
Selain itu, sepanjang peraturan yang telah diterbitkan tidak mengalami perubahan, menurut Ikhsan pihaknya juga bersepakat tidak akan melakukan pengangkatan tenaga non ASN.
"Jadi satu sisi kami tidak mengangkat, dan satu sisi juga tidak melakukan pemberhentian,” ujarnya.
Beberapa hasil kesepakatan Rakomwil Forsesdasi lainnya juga dikatakan Ikhsan, diantaranya terkait penyederhanaan birokrasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dimana pejabat eselon IV disetarakan menjadi pejabat fungsional akan ditinjau ulang.
Ia mengatakan, dalam peninjauan ulang nanti tidak semua pejabat fungsional akan dikembalikan ke jabatan struktural. Hanya untuk jabatan fungsional yang belum siap secara birokrasi.
“Ada beberapa jabatan fungsional yang akan tetap dipertahankan, karena terlihat sudah mapan dan dapat dilakukan penyesuaian,” ucapnya.
Sedangkan menurutnya untuk beberapa jabatan yang masih belum dilakukan kajian karena memang belum matang, itu akan dilakukan pengembalian.
Lanjut Ikhsan, Rakomwil juga membahas terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang. Para Sekda kabupaten/kota se Kalsel sepakat mendukung pelaksanaannya termasuk menyediakan dana hibah untuk pesta demokrasi tersebut.
"Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kegiatan itu, khususnya untuk menyiapkan dana hibah yang akan dilakukan perhitungan, kemudian efesiensi terhadap pelaksanaan anggaran hibah,” pungkasnya.