"Terungkap"Dirjen Pembinaan Pengusaha Batu Bara Tidak Akui Hasil Notulen Rapat, H Supian HK : Kita Datangi Ke Jakarta

Pewarta : Ikatan Wartawan Online Indonesia
Editor     : Redaksi K24
Kalimantan24.com-Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK sudah habis kesabaran atas sikap Dirjen Minerba Kementrian ESDM yang di nggap tidak jelas pada saat Rapat Dengar Pendapat , Di DPRD Kalimantan Selatan, Senin, 19 Juni 2023.

Ketidak jelasan sikap dari Dirjen Minerba jelas sekali karna ada perbedaan sikaf antara Isi Notulen hasil di Kementrian ESDM tanggal 16 Mei 2023 Lalu dengan apa yang di sampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara Lana Saria.

Lana Saria mempermasalahkan notulensi hasil rapat di Kementerian ESDM tanggal 16 Mei 2023, yang dibacakan Supian Hk, sementara Lana Saria sendiri tidak mau mengakui isi notulensi hasil pertemuan di gedung Muhammad Sadli kantor kementerian ESDM, yang dihadiri 83 perusahaan tambang.

Kesal karena Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara, tak kunjung membacakan Berita Acara versi Kementerian ESDM, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan akan mendatangi kantor Kementerian ESDM bersama perwakilan LSM dan Juga aktifis lingkungan Kalsel yang menuntut tanggung jawab Kementerian ESDM atas kerusakan jalan nasional kilometer 171 Saui, Tanah Bumbu.

“Kita mendengar tadi saat RDP, Dirjen tidak mengakui hasil notulen yang disampaikan, ” kata H Supian HK.

Dalam Notulen Rapat di sebutkan Dirjen Minerba menyebutkan 83 perusahaan tambang di Kalsel bakal membantu perbaikan jalan km 171 tersebut.

“Tetapi hasil notulensi rapat ESDM dan perusahan tambang tidak sesuai yang dikatakan Dirjen Minerba, ” cetusnya.

Ia menyebutkan, notulen itu disanggahnya dan menyebutkan 83 perusahaan tadi tidak mau membantu jalan dengan dana CSRnya.

“Kan dana yang kita setor ke pusat cukup besar, masa dana yang diberikan untuk perbaikan jalan cuma Rp300 miliar saja, ” ucapnya.

Kita putuskan untuk mendatangi langsung ke Kementrian ESDM di Jakarta dan membawa perwakilan LSM Kalsel untuk mendengarkan penjelasannya dan agar mendapatkan titik terang.

“Jadi biar jelas, siapa yang melakukannya dan siapa yang bertanggungjawab, untuk masalah hukum, bukan ranah kami, ” pungkasnya(tim)

Lebih baru Lebih lama