Kalimantan24.com-Dari hasil rapat koordinasi antara Bakesbangpol Jatim, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim, Ketua Umum PSHW dan PSHT, serta beberapa pihak terkait lainnya, Senin (26/6/2023) lalu di Mapolda Jawa Timur.
Terbongkar biang kerok atau salah satu penyebab dari terjadinya konflik antar perguruan pencak silat di Jawa Timur dikarenakan adanya tugu perguruan silat. Tugu ini sebagai ‘tanda daerah kekuasaan’ sebuah perguruan silat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto terus mengimbau kepada perguruan silat di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Jatim agar mau membongkar tugu perguruan silat secara mandiri.
“Pembongkaran secara mandiri ini bisa dilakukan masing-masing pengurus perguruan silat guna menjaga kondusivitas di Jatim, dengan limit waktu pertengahan bulan Agustus 2023,” kata Eddy, Rabu (12/7/2023). Di kutip media ini dari beritajatim.
Menurut Eddy, terkait konflik yang sering terjadi antar perguruan silat di Jatim sudah menjadi pembahasan lama antara Polri, TNI, Pemda, dan banyak pihak.
“Sering terjadinya konflik perguruan silat di Jatim ini sampai terdengar di istana, Presiden Jokowi, sampai ke Panglima TNI dan Kapolri. Kapolri meminta agar konflik perguruan silat ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Dengan adanya pencak silat ini, dirinya sendiri mengaku sangat bangga sebagai orang asli Madiun. “Kami merasa jangan sampai pencak silat yang jadi kebanggaan kita ini ternodai dan imagenya jelek, karena dianggap sering tawuran. Ini mungkin ulah oknum sebagian anak muda. Penyebabnya banyak, biasanya masih baru dilantik atau disahkan ingin mencoba, fanatisme terhadap lembaga atau perguruan silat yang berlebihan, dan tidak adanya sanksi dari perguruan jika terjadi pelanggaran,” jelasnya.
“Kami akan terus antisipasi agar tidak terjadi benturan konflik antarperguruan silat di Jatim, sehingga menyebabkan ada yang korban luka maupun meninggal dunia,” imbuhnya.
Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto
Eddy menjelaskan, saat rapat pembahasan di Polda Jatim pada 26 Juni 2023 diketahui banyak masukan dari semua pihak. Salah satu penyebab konflik perguruan itu karena adanya tugu perguruan silat. Tugu ini sebagai ‘tanda daerah kekuasaan’ sebuah perguruan silat.
“Kalau ada tugu yang rusak, mereka akan marah dan menyerang lawannya yang dianggap merusak. Antisipasinya, salah satunya adalah pembongkaran tugu yang ada di tanah negara atau fasum. Sampai hari ini belum ada yang membongkar. Kami beri toleransi sampai pertengahan Agustus 2023. Kalau ingin diskusi lagi, kami selalu siap. Ini bukan untuk menang-menangan,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa ada masukan dari seorang bupati di Jatim, agar tugu perguruan silat di wilayahnya akan dijadikan Tugu Pancasila.
“Kami menyambutnya dengan baik usulan itu. Mungkin pembongkaran tugu butuh biaya. Sebenarnya kami juga berat hati, pro kontra pasti terjadi dengan imbauan pembongkaran tugu itu. Kami tetap akan merangkul yang kontra. Ini demi kerukunan dan kebaikan bersama. Ada sebanyak 870 tugu di fasum atau tanah negara, di luar fasum ada ribuan tugu,” ujarnya.
Kebijakan pembongkaran tugu perguruab silat itu berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim bernomor 300/5984/209.5/2023. Dalam surat yang diterbitkan pada 26 Juni 2023 tersebut, mengimbau seluruh tugu perguruan-organisasi pencak silat untuk ditertibkan atau dibongkar secara mandiri oleh masing-masing pengurus perguruan silat paling lambat di pertengahan bulan Agustus 2023.(red)