Kuasa hukum Haji Isam, Junaidi Tirtanata Saat Mengajukan Aduannya Ke Dewan Pers.
Kalimantan24.com - Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers, Selasa (22/8/2023) kemarin.
Hal itu di sampaikan oleh Kuasa hukum Haji Isam, Junaidi Tirtanata mengatakan, aduan tersebut berkaitan dengan opini berjudul "Kontroversi Pengangkatan Pejabat KLHK" yang termuat di rubrik lingkungan pada edisi 14-20 Agustus 2023. di kutip media ini dari rmol.id, Kamis, 24 Agustus 2023.
Junaidi menuturkan bahwa kliennya keberatan dengan tulisan opini yang mengulas soal pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Lebih lanjut , pihaknya melaporkan ke Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers atas tulisan opini di Majalah Tempo halaman 30 dan 31. Lalu Majalah Berita Tempo edisi 14-20 Agustus 2023 halaman 202, 203, 204 dengan judul "Comot Pasang Tanda Tangan" dan halaman 205 dengan judul "Orang Daerah di Lembaga Basah".
Menurut pihaknya , tulisan tersebut cenderung berisi opini tendensius terhadap kliennya dengan tujuan untuk memojokkan dan menggiring persepsi buruk terhadap nama baik kliennya.
"Penulisan dan pemberitaan tersebut patut diduga tidak menggunakan kaidah jurnalistik yang memadai dengan miskin sumber berita,” ujar Junaidi.
Menurut nya Majalah Tempo, dianggap mengabaikan Pasal 7 Ayat 2 UU 40/1999 Tentang Pers yang memerintahkan agar wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Majalah Tempo juga dianggap melanggar Pasal 2 KEJ yang berbunyi wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, dan Pasal 3 KEJ.
Atas dasar itu, Junaidi berharap Dewan Pers memerintahkan Majalah Tempo menghapus nama Haji Isam dalam kolom opini dan pemberitaan edisi 14-20 Agustus 2023 karena penyebutan nama kliennya tidak ada hubungan dengan peristiwa yang diulas.
“Memohon Dewan Pers mempertimbangkan untuk menghukum MBM Tempo dengan permohonan maaf kepada klien kami dan disiarkan di 15 media nasional cetak, elektronik, dan online masing-masing dua kali penerbitan," tandasnya.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana berujar, laporan tersebut telah diterima dan sedang dilakukan analisa konten.
Adapun konten yang dilaporkan terkait pemberitaan terbitan edisi 14-20 Agustus 2023 dengan salah satu tulisannya berjudul Kontroversi Pengangkatan Pejabat KLHK.
“Dewan Pers akan melakukan analisa konten yang dilaporkan, kemudian kami akan memanggil pihak terlapor dan yang melaporkan,” kata Yadi kepada wartawan, Rabu (23/8).
Sesuai prosedur, Dewan Pers akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak jika dalam analisanya ditemukan dugaan pelanggaran. Dewan Pers juga akan memanggil Tempo sebagai terlapor dan Haji Isam sebagai pelapor.
“Sesuai mekanisme di Dewan Pers, akan dilakukan proses mediasi dalam setiap sengketa pers,” ujarnya.
Di sisi lain, Dewan Pers belum mau bicara banyak mengenai tuntutan Haji Isam agar terlapor meminta maaf dan disiarkan di 15 media nasional.
“Saya belum baca substansi materi. Selama belum ada mediasi, kami belum bisa berkomentar,” kata Yadi.
Jika dalam mediasi kedua belah pihak sepakat dengan hasil Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), maka bisa dilakukan tanda tangan sebagai kesepakatan damai.
“Sesuai aturan mekanisme pangaduan di Dewan Pers, kalau tidak ada titik temu dalam mediasi, akan ada PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi) dari Dewan Pers yang sifatnya final dan mengikat,” pungkas Yadi (rmol.id)
Editor : Redaksi