Muara Enim - Kalimantan24.com - Rapat Koordinasi Progress Pembangunan Proyek Strategis Nasional di wilayah hukum Polres Muara Enim yang dipimpin oleh Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra SH SIK MSI di Ruang Rupatama Polres Muara Enim, Kamis (16/5/24)
Hadiri pada kegiatan tersebut (PJ) Bupati yang diwakili oleh Asisten II Ir. Ahmad Yani, Dandim 0404 Muara Enim yang diwakili oleh Peltu Predi, para Pejabat Utama (PJU) Polres Muara Enim dan OPD instansi terkait, Camat Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, para kepala desa yang dilalui PSN, serta pimpinan PT. IMU dan PT. SGLPI.
Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra SH SIK MSI dalam sambutannya meminta agar pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ada di wilayah hukum Polres Muara Enim selalu dimonitor dan dibantu apabila ada hal-hal yang mengganggu penyelesaian kegiatan tersebut.
Dimana Proyek Strategis Nasional adalah program atau kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersifat nasional.
Proyek ini juga mempunyai dampak luas bagi pembangunan dan kemajuan suatu daerah bahkan negara. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya, tutur AKBP Jhoni Eka Putra
PJ Bupati Muara Enim yang di wakili oleh Asisten II Pemkab Muara Enim Ir. Ahmad Yani menambahkan pembangunan proyek strategis nasional di Kabupaten Muara Enim ini merupakan wujud dari sinergi yang dibangun oleh para pemangku kepentingan.
Kegiatan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek strategis nasional di Kabupaten Muara Enim berjalan dengan baik dan lancar.
Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, setiap instansi harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas.
Pada kegiatan diadakan dialog baik dari Camat, Kepala Desa maupun dari pihak perusahaan serta peserta rapat yang di pimpin langsung oleh Waka Polres Muara Enim Kompol Roy Arpian Tambunan, SP, SIK.
Dalam akhir kegiatan Kompol Roy Arpian Tambunan meminta untuk selalu sinergi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional agar mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil kerja dari pihak pendor yang mengerjakan. Selain itu, kita harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, tutupnya. (Firman/Dody)