"Terkait rencana Presiden Prabowo yang mengusung Zaken Kabinet, kita berharap Presiden Prabowo melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Menteri nya," ujar Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Sabtu 14 September 2024.
Menurut Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini, yang juga merupakan seorang akademisi yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, mengungkapkan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto dalam memilih para menteri untuk, melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan menteri di kabinetnya.
Karena Dalam pandangan Dr. Iswadi, langkah ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat tinggi.
Lanjut Dr. Iswadi, pelibatan KPK dan PPATK akan memberikan perlindungan ekstra bagi Presiden Prabowo dalam memilih sosok-sosok yang akan duduk di kursi menteri.
"Hal ini karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan rekam jejak para calon menteri, terutama terkait keterlibatan dalam kasus korupsi atau transaksi keuangan mencurigakan," katanya.
Dengan demikian, presiden tidak hanya memilih berdasarkan kriteria politik atau keahlian teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek integritas dan bersih dari tindak pidana korupsi. tambahnya.
Pelibatan KPK dan PPATK juga dianggap penting oleh Dr. Iswadi mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Kasus-kasus ini, menurutnya, sering kali mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah."Oleh karena itu, langkah antisipatif dengan melibatkan lembaga yang berfokus pada pencegahan korupsi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memperbaiki citra pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat," sebut dia.
Di sisi lain, Dr. Iswadi juga menyadari bahwa politik merupakan arena yang penuh dengan kepentingan, dan pemilihan menteri sering kali dipengaruhi oleh koalisi politik serta pembagian kekuasaan di antara partai-partai pendukung.
Namun, ia menekankan bahwa kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, memilih menteri yang memiliki rekam jejak bersih dan kompeten dapat membantu terciptanya pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengungkapkan bahwa peran KPK dan PPATK dalam proses pemilihan menteri tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga dapat melakukan investigasi mendalam terhadap para calon yang diajukan.
"Proses ini, menurutnya, harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Dengan adanya pelibatan dua lembaga ini, diharapkan dapat meminimalisir masuknya pejabat-pejabat yang memiliki potensi melakukan korupsi atau memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan negara," katanya.
Selain itu, Dr. Iswadi menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam pandangannya,reformasi ini tidak bisa hanya dilakukan di level teknis, tetapi juga harus mencakup aspek etika dan moralitas dari para pejabat negara.
Oleh karena itu, proses seleksi menteri yang melibatkan KPK dan PPATK dapat menjadi salah satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, harapan Dr. Iswadi agar Presiden Prabowo melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri merupakan cerminan dari keinginan masyarakat akan adanya perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
"Dengan pelibatan kedua lembaga ini, diharapkan kabinet yang terbentuk di bawah kepemimpinan Prabowo setelah resmi dilantik menjadi Presiden, dan para menteri nya juga akan diisi oleh individu-individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi serta komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan melayani kepentingan publik," Demikian pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.