"Kami selalu mengikuti perkembangan di Desa Runtu. Beberapa mediasi telah dilakukan dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah, tanpa kekerasan atau tindakan anarkis yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan di desa," ujar Neneng di Depan Kantor Kecamatan Arut Selatan.
Neneng juga menegaskan bahwa meskipun kantor desa disegel, pemerintah kecamatan tetap menjamin pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.
"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas kami dan tidak boleh terhenti karena konflik. Besok, akan ada rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Camat, mengundang Kepala Desa Runtu dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik demi menjaga ketertiban di Desa Runtu," tambahnya.
Konflik di Desa Runtu bermula dari ketidakpuasan sebagian warga terhadap Kepala Desa yang telah dihukum empat bulan penjara karena kasus penipuan. Meski masa hukuman telah selesai, kehadiran Kepala Desa di kantor mendapat penolakan dari sebagian warga. Pemerintah kecamatan terus berupaya menjaga kondusifitas melalui dialog dan musyawarah.
“Masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Meskipun ada penolakan dari sebagian warga, Kepala Desa masih memiliki hak untuk menjabat karena hukuman yang diterima hanya empat bulan. Namun, Pak Camat telah mengarahkan agar Kepala Desa tidak berkantor sementara sampai situasi kondusif,” jelas Neneng.
Pemerintah kecamatan juga mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dan menghindari tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun desa.
"Kami percayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah yang akan mengutamakan solusi terbaik. Jangan sampai terhasut oleh provokator yang hanya memperkeruh suasana," tutupnya.
Rapat mediasi akan dilangsungkan esok hari dengan harapan dapat menemukan solusi yang mampu mengakhiri konflik dan menjaga stabilitas di Desa Runtu. (hn)