Perkembangan Kinerja Fiskal Kalimantan Selatan Hingga Agustus 2024: "Penerimaan Negara Masih Turun, Perlu Langkah Strategis Untuk Penuhi Target"

Banjarbaru — Perekonomian regional Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga Agustus 2024 menunjukkan daya tahan yang cukup kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Di tengah berbagai tekanan, tingkat inflasi yang terkendali dan neraca perdagangan yang surplus menjadi beberapa indikator positif dalam perkembangan perekonomian daerah ini.

Perekonomian Kalsel: Inflasi Turun dan Neraca Perdagangan Surplus

Pada Agustus 2024, inflasi di Kalsel terkendali dengan catatan deflasi sebesar 0,36% secara bulanan (mtm) dan inflasi tahunan (yoy) sebesar 1,71%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 2,12% (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 2,20%, sementara terendah di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,72%. Pendorong utama inflasi meliputi emas perhiasan, gula pasir, dan sigaret kretek mesin.

Dari segi neraca perdagangan, Kalsel tetap mencatatkan surplus sebesar US$917,66 juta pada Agustus 2024, meskipun mengalami kontraksi -7,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, secara bulanan (mtm) surplus ini naik sebesar 35,58%, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja APBN: Pendapatan Negara Masih Turun

Hingga Agustus 2024, pendapatan negara di Kalsel mencapai Rp13,46 triliun atau 59,27% dari target. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 17,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama terjadi pada penerimaan pajak, yang turun sebesar 18,61% dengan total Rp12,01 triliun.

Sektor perpajakan yang memberikan kontribusi terbesar adalah pertambangan (31,4%), perdagangan besar dan eceran (19,6%), serta pengangkutan dan pergudangan (16,9%). Namun, beberapa sektor seperti pertambangan, perdagangan, dan pertanian mengalami kontraksi akibat penurunan harga batu bara dan kelapa sawit.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 11,64%, dengan realisasi mencapai Rp1,23 triliun. Pertumbuhan PNBP ini terutama didorong oleh sektor PNBP Lainnya yang mencapai Rp947,87 miliar, atau sekitar 76,85% dari total PNBP.

Belanja Negara: Meningkat Untuk Mendukung Proyek dan Pilkada

Total belanja negara di Kalsel hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp24,79 triliun atau 64,00% dari pagu, naik sebesar 29,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp5,77 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp19,12 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan persiapan pilkada 2024. Khusus untuk pelaksanaan Pilkada, alokasi anggaran mencapai Rp836,83 miliar, dengan realisasi sebesar Rp43,95 miliar atau 7,02%.

Transfer ke Daerah (TKD): Peningkatan Signifikan

Realisasi belanja TKD hingga Agustus 2024 sebesar Rp19,12 triliun atau 65,69% dari pagu, naik 34,96% dibandingkan tahun lalu. Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan tertinggi, yakni sebesar 59,16%. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 73,61%.

APBD Kalsel: Pajak Daerah dan Retribusi Melonjak

Pendapatan daerah Kalsel hingga Agustus 2024 tercatat mencapai Rp26,52 triliun atau sekitar 66,16% dari target, meningkat sebesar 36,33% dibandingkan tahun lalu. Pajak daerah tumbuh 12% menjadi Rp3,38 triliun, sementara retribusi daerah melonjak tajam hingga 630%, mencapai Rp602,32 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Di sisi belanja daerah, realisasi belanja telah mencapai Rp21,51 triliun atau 48,74% dari pagu. Belanja modal mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 78,36% dibandingkan tahun lalu, dengan realisasi sebesar Rp4,15 triliun.

Tantangan Ke Depan: Perlu Langkah Strategis

Meskipun Kalsel berhasil mempertahankan kondisi ekonomi yang relatif stabil, tantangan masih ada, terutama dalam mencapai target pendapatan negara. Penurunan penerimaan pajak akibat fluktuasi harga komoditas menjadi salah satu faktor penghambat. Oleh karena itu, langkah strategis perlu segera diambil untuk meningkatkan pendapatan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Akselerasi belanja modal juga harus terus didorong agar proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalsel.

Isu Regional: Dana Desa dan Kemiskinan Pedesaan

Walaupun Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun, kemiskinan di daerah pedesaan masih menjadi tantangan besar. Peningkatan desa mandiri dan maju memang terlihat, namun dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa perlu terus diupayakan.

Dengan segala perkembangan ini, upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat diharapkan dapat memastikan target fiskal tercapai dan perekonomian Kalsel tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan.