Ratusan Aktivis Kalsel Gelar Rembuk, Kecam Dugaan Intimidasi Terhadap Aliansyah dan Desak Pembenahan Dunia Pendidikan

Banjarbaru – Ratusan aktivis dari berbagai organisasi di Kalimantan Selatan berkumpul dalam acara bertajuk "Rembuk Aktivis Banua Save Aktivis dan Selamatkan Dunia Pendidikan Banua" yang digelar untuk menyoroti dugaan intimidasi dan pengancaman terhadap Aliansyah, Ketua Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK). Aliansyah diduga mendapat ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalsel, Muhammadun alias Madun, yang memicu gelombang protes dari kalangan aktivis.

Pertemuan yang berlangsung dengan penuh ketegangan itu dipimpin oleh Badrul Ain Sanusi Al Afif, Ketua Parlemen Jalanan dan DPD Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Kalsel. Dalam pernyataannya, Badrul mengecam keras dugaan pengancaman terhadap Aliansyah, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan.

"Kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap individu, dan intimidasi ini tidak hanya mengancam seorang aktivis, tapi juga merusak tatanan pendidikan di Banua," tegas Badrul, mendapat dukungan riuh dari peserta rembuk.

Hal serupa disampaikan oleh Anang Rosyadi, Ketua DPD Jalan Lurus Kalsel, yang secara terbuka menuding adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kadisdik. Ia meminta Gubernur Kalimantan Selatan segera bertindak tegas dengan mencopot Madun dari jabatannya.

“Jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan arogansi. Kami menuntut gubernur untuk bertindak tegas dan mencopot Kadisdik yang menyalahgunakan wewenang!” seru Anang dengan lantang. Ia bahkan mengutip pernyataan Rocky Gerung tentang pentingnya berpikir kritis dalam pengambilan kebijakan, mengingatkan bahwa penyalahgunaan jabatan akan berdampak luas pada masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Alimun alias Datu Badok dari Ormas Gerakan Perubahan Kalsel. Ia membandingkan situasi ini dengan tragedi 1998, di mana banyak aktivis yang hilang karena melawan ketidakadilan. Menurutnya, kasus dugaan pengancaman ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ditangani dengan serius.

“Kita harus menjaga solidaritas antaraktivis untuk mempertahankan etika moral dalam perjuangan kita. Etika moral kita lebih kuat dari hukum yang sering dipermainkan oleh penguasa,” ujar Datu Badok dengan nada tajam.

Wahid Hasyim, perwakilan dari ARUN, juga menyatakan bahwa organisasinya siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa ARUN akan mendampingi Aliansyah dalam mencari keadilan dan menuntut pengusutan tuntas terhadap dugaan persekongkolan dan pengancaman ini.

“Arogansi dan ketidakadilan tidak akan dibiarkan. Kami siap mendampingi korban hingga keadilan ditegakkan,” ucap Wahid penuh semangat.

Pada akhir acara, para aktivis sepakat untuk menyusun petisi yang menuntut tindakan tegas dan penegakan hukum atas dugaan pelanggaran etika dan pengancaman oleh Kadisdik Kalsel. Selain itu mereka juga meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan, untuk memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel untuk di lengserkan dari jabatannya dalam jangka waktu 1 minggu dari sekarang.

Petisi tersebut ditandatangani oleh berbagai tokoh dan aktivis, sebagai bentuk desakan untuk perubahan nyata dalam sistem pendidikan dan penegakan demokrasi di Kalimantan Selatan.

Rembuk ini dipandang sebagai awal dari gerakan besar yang siap melawan segala bentuk arogansi kekuasaan. Para aktivis telah bersatu untuk membela hak-hak Aliansyah dan menyelamatkan dunia pendidikan Banua dari praktek-praktek tidak etis yang merusak kredibilitas institusi pendidikan. Kini, semua mata tertuju pada pemerintah daerah, menunggu langkah nyata dalam penegakan keadilan di Kalimantan Selatan.

[ Tim Redaksi K24 ]