Kejadian tersebut mendapat sorotan serius dari Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Mandailing Natal. Ketua FKI-1, Syamsuddin, menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
"Kita tahu pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam anggaran negara, namun kenyataannya masih ada warga yang mengeluhkan pelayanan kesehatan karena terkendala biaya," ujar Syamsuddin pada Jumat (04/10/2024).
Menurut Syamsuddin, anggaran UHC sebesar Rp 46 miliar yang dialokasikan dari APBD Madina seharusnya dapat menjadi solusi ketika BPJS Kesehatan tidak bisa menanggung biaya pengobatan. Namun, ia mempertanyakan mengapa pemerintah daerah terkesan abai dalam memanfaatkan dana sebesar itu.
"Kenapa Pemda Madina diam saja? Dana sebesar itu seharusnya dikucurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa anggaran tersebut tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar digunakan," cetusnya.
Syamsuddin juga mengingatkan tentang pernyataan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi, yang pernah menegaskan bahwa pemerintah menjamin kesehatan masyarakat melalui program BPJS dan UHC. Menurut Wakil Bupati, warga yang tidak memiliki BPJS dapat memanfaatkan UHC dan berobat ke puskesmas tanpa harus membawa uang karena tersedia anggaran Rp 46 miliar dari APBD.
"Namun kenyataannya, semua itu hanya menjadi retorika di atas panggung. Implementasinya masih jauh dari harapan. Aneh bin ajaib, anggaran sebesar itu ada, tetapi masih ada warga yang terlantar dan tertahan di rumah sakit," kritik Syamsuddin.
Di sisi lain, ketika dikonfirmasi mengenai mekanisme penggunaan anggaran UHC dan BPJS melalui pesan WhatsApp, pimpinan Komisi II DPRD Madina tidak memberikan tanggapan. Sementara itu, Kepala Bidang BPJS di Dinas Kesehatan Madina menginformasikan bahwa penjelasan lebih lanjut baru akan diberikan pada hari Senin mendatang, karena dirinya masih berada di Mataram.
Kasus ini mengundang keprihatinan publik yang mempertanyakan komitmen Pemda Madina dalam mengelola anggaran kesehatan. Banyak pihak berharap agar permasalahan seperti ini segera diatasi dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Agus MR