Kabinet yang akan bertugas hingga lima tahun ke depan di Indonesia ini -- 20 Oktober 2029 -- terdiri dari tujuh Menteri Koordinator ,(1) Bidang Politik dan Keamanan, (2) Bidang Hukum, HAM, imigrasi dan Pemasyarakatan, (3) Bidang Perekonomian, (4) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (5) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan (7) Bidang Pangan.
Sedangkan untuk kementerian dimulai dari Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Mendagri), Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Agama (Menag), Menteri Hukum (Menhuk), Menteri HAM (Menham), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimpem), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Nendikfasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Menpentingsaitek), Menteri Kebudayaan (Menkebud), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Menperpekmugin), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Perdagangan (Menperdag), Menteri ESDM (Menesdm), Menteri Pekerjaan Umum ( Menpu), Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Menperumfskaper), Menteri Desa (Mendes), Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia (Mentranperkatimin),
Menteri Perhubungan (Menperhub), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdig), Menteri Pertanian (Menperta), Menteri Kehutanan (Menkehut), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menkelperi), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menagrataru BPN), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpendapanegbir),Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menbumn), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Menkeppemkel), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Menlinghikepenling),
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninveshilkabankopemodal), Menteri Koperasi (Menkop), Menteri UMKM (Menukm), Menteri Pariwisata (Menpar), Menteri Ekonomi Kreatif (Menekkrea), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpemperperlian), Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora)
Selain komposisi Menteri, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan pejabat Jaksa Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan hingga
Sekretaris Kabinet. Jadi kesan kabinet ini memang gemuk, apalagi dijejerkan pula sejumlah wakil menteri yang bakal ikut dalam jajaran kabinet Merah Putih ini. Informasi yang diperoleh, ada tiga kementerian masing-masing akan dibantu oleh tiga wakil menteri negara sehingga jumlah wakil menteri secara keseluruhan total berjumlah 56 orang.
Kementerian Keuangan misalnya akan memiliki tiga orang Wamen yang membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Yaitu Thomas Djiwandono, Sauhasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Kemudian kementerian Luar Negeri yang dijabat oleh Sugiono akan dibantu oleh Wamen M. Anis Mata, Armanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Sedangkan Kementerian BUMN yang dikomando oleh Erick Thohir dibantu oleh Wamen Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma'ruf dan Donny Oskaria.
Kabinet Merah Putih memang terkesan sungguh gemuk, tapi mungkin kelak bisa dimaklumi ketika mampu ditebus dengan upaya untuk mewujudkan hasrat swasembada pangan atau dalam istilah Prabowo Subianto disebut lumbung pangan. Artinya, lumbung pangan itu semacam gudang tempat menyimpan beragam bahan pangan, sehingga tidak lagi melakukan impor gila-gilaan seperti pada masa pemerintahan Indonesia pada periode sebelumnya. Sehingga ditengarai dijadikan sumber korupsi yang empuk dan enak dengan cara membagikan bansos yang tidak jelas distribusinya.
Lebih dari seratus personil yang terhimpun dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sungguh sangat diharap bisa berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian pada tatanan budaya, seperti dengan hasrat untuk menggunakan produk hasil kerja anak bangsa sendiri -- seperti kendaraan Kepresidenan yang menggunakan buatan Pindad -- lalu serius mengelola sumber daya alam, mulai dari isi perut bumi serta sumber laut yang harus dapat dinikmati oleh rakyat.
Peluang serta kesempatan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang perlu dibuka dan juga didukung untuk mewujudkan semua cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan seperti upaya mengatasi masalah fakir miskin hingga berbagai usaha untuk segera mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanahkan salam konstitusi kita, UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang harus dan wajib diimplementasikan dalam bentuk yang nyata.
Banten, 20 Oktober 2024
Jacob Ereste
Tags
Gemuk
Kabinet Merah Putih
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Mengentas Kemiskinan
Opini
Swasembada Pangan