Kepala Dinas PMPTSP, Eko Purnama Sakti, SSTP, MSI, dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik untuk menjawab tuntutan perbaikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. "Kami mengangkat tema implementasi MPP Digital untuk perizinan tenaga kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pemenuhan kebutuhan pelayanan berdasarkan aturan perundang-undangan," jelasnya.
Eko juga menyampaikan bahwa MPP Barito Kuala, yang telah beroperasi selama dua tahun, kini semakin memaksimalkan layanan perizinan, baik secara langsung maupun online. Aplikasi MPP Digital memungkinkan masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, untuk mengurus izin praktek tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga meminimalisir tatap muka dan mempermudah proses perizinan.
“Dengan aplikasi ini, kami berharap dapat memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan untuk mengurus izin praktek dari rumah atau di mana saja secara online," tambah Eko.
Selain itu, Eko menjelaskan bahwa MPP Batola terus mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait perizinan umum maupun khusus, termasuk aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk tenaga kesehatan. "Kami mempelajari aturan-aturan yang sudah ada dan memastikan semua pihak, termasuk tenaga kesehatan dan masyarakat, dapat memahaminya melalui buku manual yang telah disediakan," tuturnya.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan oleh 23 peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, organisasi wanita, asosiasi tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, serta pelaku usaha bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Melalui MPP Digital ini, diharapkan pelayanan publik, khususnya terkait perizinan praktek tenaga kesehatan, dapat lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Barito Kuala.