Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penelitian, Kombes Pol Frans Tjahyono, S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Pembina Utama Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si., selaku konsultan BRIN, Pembina Tk. I Budi Triyanto, S.Sos., dan Ipda Rachmat Taufik Hidayatulloh. Kehadiran tim Puslitbang disambut hangat oleh Waka Polres Muara Enim, Kompol Roy Arpian Tambunan, SP, SIK, bersama para pejabat utama Polres Muara Enim.
Selain Polres Muara Enim, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Polres Pagaralam, Polres Lahat, dan Polres Empat Lawang. Dalam sambutannya, Kompol Roy Arpian Tambunan menyampaikan apresiasinya kepada tim Puslitbang Polri serta peserta dari polres lainnya. “Selamat datang kepada Tim Puslitbang Polri dan seluruh peserta dari polres tetangga. Kami berharap penelitian ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penerapan ETLE di wilayah kita,” ujarnya.
“kegiatan ini sangat penting dalam upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berharga untuk menyempurnakan penerapan ETLE di berbagai daerah, termasuk Muara Enim. “Penerapan sistem ETLE perlu terus disesuaikan dengan hasil penelitian agar lebih efektif dan efisien dalam menjaga ketertiban lalu lintas,” tambahnya.
Penerapan ETLE diharapkan mampu mengurangi praktik pungutan liar (pungli) dan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas. Dengan teknologi ini, pelanggaran dapat tercatat secara otomatis melalui kamera pengawas yang terpasang di beberapa titik strategis, memungkinkan pelanggar untuk langsung menerima pemberitahuan tilang tanpa harus berhadapan langsung dengan petugas di lapangan.
Kombes Pol Frans Tjahyono, SIK, MH, selaku Ketua Tim Penelitian, juga menyampaikan bahwa sistem ETLE merupakan langkah strategis dalam mewujudkan modernisasi sistem hukum di sektor lalu lintas. “ETLE adalah bagian dari upaya Polri untuk beradaptasi dengan era digital dan teknologi, sekaligus menghindari potensi pelanggaran di lapangan seperti pungutan liar, dan petugas Lalu lintas nantinya memiliki payung hukum yang mana sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penindakan pelanggaran ETLE di lapangan” jelasnya.
Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai dinamika penerapan ETLE, tetapi juga sebagai upaya untuk menampung masukan dari wilayah-wilayah yang telah menerapkannya. Dengan begitu, diharapkan dapat tercapai penerapan hukum yang lebih akurat, adil, dan mengedepankan teknologi dalam menjaga keamanan berlalu lintas. ( Firman)