STIE Indonesia Banjarmasin Harapkan Kebijakan yang Lebih Berkesinambungan dari Kementerian Baru di Kabinet Merah Putih


BANJARMASIN –
Perubahan struktur kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang baru diharapkan membawa angin segar, terutama bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketua STIE Indonesia Banjarmasin, Dr. Yanuar Bachtiar SE, MSi, menyatakan harapannya agar aturan-aturan yang selama ini dianggap mempersulit PTS dapat diakomodasi lebih baik di bawah kepemimpinan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang baru.

Salah satu faktor yang memberi optimisme bagi kalangan PTS adalah penunjukan Wakil Menteri yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Fauzan, yang juga seorang Rektor. Menurut Yanuar, pengalaman Prof. Fauzan di PTS diyakini dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dirasakan PTS terkait kebijakan yang dinilai memberatkan.

"Kita berharap aturan-aturan yang ada menjadi lebih logis dan berkesinambungan. Sebelumnya, perubahan kebijakan sering kali terjadi hanya dalam hitungan minggu, yang jelas tidak masuk akal dan menyulitkan PTS," ujar Yanuar, Rabu (23/10/2024).

Tunjangan Kinerja Dosen Masih Jadi Persoalan

Salah satu isu yang menjadi perhatian STIE Indonesia Banjarmasin adalah tunjangan kinerja (Tukin) dosen PTS yang hingga kini belum terealisasi, meskipun sempat mencuat sejak 2017. Gugatan terkait Tukin ini telah dilayangkan ke Kementerian dan pada Oktober 2024, Menteri yang bertanggung jawab saat itu telah menandatangani persetujuan bahwa Tukin dosen PTS akan segera diberikan.

Namun, Yanuar mengungkapkan keraguannya dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih saat ini. Menurutnya, perubahan kementerian dan susunan jabatan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terkait.

"Kami berharap Tukin ini benar-benar bisa terealisasi. Di kementerian lain, ASN sudah mendapatkan Tukin sesuai haknya, sementara dosen PTS belum mendapatkannya sejak 2017," tambah Yanuar.

Ia juga mengungkapkan, meski banyak hal yang perlu dibenahi, persoalan Tukin ini merupakan salah satu yang paling mendesak. Dengan adanya pergantian kabinet, nomenklatur kementerian yang sebelumnya digabung kini dipisah menjadi tiga kementerian berbeda, yang berpotensi memperlambat proses pelaksanaan kebijakan.

"Perubahan ini membuat situasi semakin rumit. Namun, kami berharap agar kesejahteraan dosen tetap menjadi perhatian utama," tegasnya.

Fokus pada Industri Kreatif dan MBKM

Selain itu, Yanuar juga berharap agar kementerian baru dapat memberi perhatian lebih pada pengembangan industri kreatif, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, Unit Kerja Mahasiswa (UKM) yang ada di kampus harus mendapatkan dukungan yang lebih maksimal agar dapat berkontribusi dalam mendorong kreativitas dan inovasi mahasiswa.

"Kabinet baru ini seharusnya bisa lebih terfokus pada bidang masing-masing, termasuk industri kreatif. Mahasiswa memiliki potensi besar di bidang ini, dan mereka perlu didukung penuh," jelasnya.

Lebih lanjut, Yanuar menegaskan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Menteri sebelumnya sebaiknya tetap dilanjutkan. Program ini dinilai berhasil membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan kewirausahaan mereka, yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi.

"Program MBKM sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena menuntut mereka untuk lebih kreatif dan berpikir wirausaha. Kami berharap program ini terus berlanjut," tutup Yanuar.

Dengan pergantian kabinet dan perubahan struktur kementerian, STIE Indonesia Banjarmasin berharap bahwa kebijakan yang dihasilkan nantinya lebih konsisten, mendukung kesejahteraan dosen PTS, dan mendorong pengembangan potensi mahasiswa melalui program-program inovatif seperti MBKM.

Lebih baru Lebih lama