BANJARMASIN – Dalam rangka menjaga integritas dan keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Polda Kalimantan Selatan menggelar acara deklarasi netralitas TNI-Polri pada Kamis (24/10/2024) pagi. Acara tersebut berlangsung di Mahakam Room, Hotel Aria Barito, Banjarmasin, dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama dari TNI, Polri, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan.
Deklarasi ini menegaskan komitmen jajaran TNI-Polri untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama proses Pilkada berlangsung. Netralitas ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kelancaran pesta demokrasi.
Kapolda Kalsel Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar
Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan bahwa seluruh anggota TNI-Polri harus memegang teguh prinsip netralitas. “Kami mengingatkan kepada seluruh anggota TNI dan Polri agar tidak berpihak kepada pasangan calon kepala daerah dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada,” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan bahwa akan ada sanksi tegas bagi anggota yang melanggar aturan netralitas tersebut. “Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berharap masyarakat juga tidak mengajak anggota TNI-Polri untuk terjun dalam politik praktis,” tambahnya.
Menurutnya, netralitas aparat keamanan adalah kunci untuk menjaga agar Pilkada dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Polda Kalsel bersama jajaran TNI akan mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan profesionalisme tinggi, memastikan tidak ada anggota yang terlibat politik praktis.
Peran TNI dalam Menjaga Netralitas dan Keamanan
Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P., yang juga hadir dalam deklarasi tersebut, menyampaikan bahwa sebagai lembaga pertahanan negara, TNI memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, terutama selama berlangsungnya perhelatan politik.
“Saya tegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, TNI selalu bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ini adalah prinsip yang kami junjung tinggi dalam setiap kegiatan politik, baik itu Pemilu maupun Pilkada,” ungkap Danrem Ari Aryanto.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut menjaga situasi yang kondusif selama Pilkada. “Mari kita sambut setiap proses politik dengan kedewasaan, saling menghormati perbedaan, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar,” tambahnya.
Diskusi dan Arahan untuk Mewujudkan Pilkada Damai
Acara deklarasi ini juga diisi dengan diskusi dan penyampaian arahan dari berbagai pimpinan TNI-Polri di wilayah Kalsel, yang berfokus pada upaya menjaga netralitas serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama Pilkada. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya peran TNI-Polri sebagai pengawal keamanan, tanpa terlibat dalam politik praktis, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan bebas dan tenang.
Deklarasi ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir, termasuk Ketua KPU Provinsi Kalsel dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalsel, yang mengapresiasi komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas.
Komitmen Bersama untuk Pilkada yang Damai
Selain Kapolda Kalsel dan Danrem 101/Antasari, acara ini juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Dansat Pom Lanud Syamsuddin Noor, serta pejabat utama Polda Kalsel. Mereka menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu untuk memastikan Pilkada 2024 di Kalimantan Selatan berlangsung damai, aman, dan demokratis.
Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan seluruh anggota TNI dan Polri di Kalsel dapat menjaga komitmen netralitas mereka, serta masyarakat turut mendukung dengan menjaga situasi yang kondusif hingga seluruh proses Pilkada selesai.
Penulis : H Irfan
Editor : Agus MR