Tripartit Bahas Kesejahteraan Pekerja di Kalsel, Fokus pada Pendidikan Anak dan Pengupahan

Banjarmasin – Isu kesejahteraan pekerja kembali menjadi sorotan dalam pertemuan tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh di Kalimantan Selatan. Pertemuan yang digelar pada Senin (21/10/2024) tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pekerja, salah satunya adalah ketidakmampuan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka akibat keterbatasan finansial.

Dalam pertemuan ini, Kadisnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, yang diwakili oleh Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Muzallifah, menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk membantu para pekerja. "Setelah kami menggali berbagai masalah yang dirasakan pekerja di Kalsel, rekomendasi ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel," ujar Muza, sapaan akrabnya.

Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pemberian bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban pendidikan, seperti subsidi uang pangkal dan uang buku bagi anak-anak pekerja. "Ini masih dalam tahap pembahasan, apakah bantuan seperti itu bisa disalurkan oleh pemerintah," tambah Muza.

Selain masalah pendidikan, pertemuan juga menyoroti isu terkait pengupahan di sektor UMKM. Ada laporan mengenai perusahaan besar yang menyamar sebagai UMKM untuk menghindari pembayaran upah minimum provinsi (UMP) kepada karyawannya. "Kami menemukan adanya perusahaan besar yang mengaku sebagai UMKM dan membayar gaji karyawannya dengan standar UMKM, padahal mereka mampu membayar sesuai UMP," tegas Muza.

Muza menyatakan bahwa isu tersebut perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya dan mengevaluasi izin-izin usaha yang telah diberikan kepada pelaku UMKM. "Ini menjadi salah satu bahasan penting dalam pertemuan untuk menjamin kesejahteraan para pekerja."

Pertemuan tripartit ini diproyeksikan akan diikuti oleh rapat-rapat lanjutan guna memperkuat rekomendasi yang akan diajukan kepada Gubernur Kalsel. Selain masalah pengupahan, pertemuan ini juga membahas kemungkinan bantuan langsung kepada pekerja dalam bentuk subsidi sembako. Namun, Muza menegaskan bahwa bantuan ini harus melalui proses survei terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program pemerintah lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Muza menutup pembicaraan dengan menyatakan bahwa pembahasan kesejahteraan pekerja akan terus diperluas, dengan mengedepankan langkah-langkah konkrit untuk membantu mereka yang membutuhkan. "Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar menjawab kebutuhan pekerja di Kalsel," ujarnya.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kalimantan Selatan, dengan harapan solusi yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan.

Penulis : Juna
Editor    : Agus MR 
Lebih baru Lebih lama