Dugaan Praktek Jual Beli Paket Pokir DPR RI Dapil 2 Aceh, LAKI Desak Polda Aceh Usut Mafia Proyek

Aceh Timur Nanggroe Aceh Darussalam NAD -- Tanggapi adanya dugaan praktek jual beli program pokir anggota DPR RI asal dapil 2 Aceh terhadap ratusan paket program saluran lening melalui kelompok Perkumpulan Petani Pengguna Air(P3A) di Aceh Timur tahun 2024, DPC LAKI Aceh Timur minta Tim Saber pungli dan Tipikor Polda Aceh untuk mengusut secara tuntas hari ini selasa 19 November 2024

Jika benar informasi adanya dugaan praktek jual beli ratusan paket program saluran lening di bawah Kementrian PUPR sebagaima dimuat beberapa media portal, menjadi pintu masuk Tim Saber dan Tipikor Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan atas praktek KKN yang dilakukan oleh anggota DPR RI, kata Saiful Ketua LAKI Aceh Timur dalam rilisnya

Polda Aceh harus periksa semua ketua Kelompok P3A yang mendapatkan bantuan program saluran lening tahun 2024. dari pokir anggota DPR RI.

"Informasi dan keterangan ketua kelompok P3A akan terungkap siapa yang membeli paket program saluran lening capai 20 persen dari pagu Rp 195 juta, serta kemana saja aliran dana korupsi program tersebut, ujar Saiful.

Selain desak.Tim Saber dan Tipikor Polda, LAKI Aceh Timur akan menyurati KPK dan Kejagung RI  untuk menyelidiki adanya dugaan praktek jual beli dan pungli pada proyek anggaran bersumber APBN yang masuk melalui usulan anggota DPR-RI

"Dalam waktu dekat ini LAKI Aceh Timur akan menyurati KPK dan Kejagung RI untuk dapat  mengaudit alairan dana program P3A yang diduga mengalir ke kantong oknum anggota DPR RI dan mafia proyek," pungkas Saiful

Diberitakan sebelumnya, mencuat Isu praktek pungutan fee dari program usulan Pokok Pikiran(Pokir) Anggota DPR RI menjadi perhatian publik di Kabupaten Aceh Timur, pasalnya isu dugaan pungutan jual beli paket  berbagai program mulai dari  Program Kotaku, Piseu, rehab rumah BSPS hingga program P3A  dari Kementrian PUPR sudah menjadi rahasia umum bahkan berjalan mulus terkesan luput dari penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari  beberapa sumber mengungkapkan program usulan pokir dewan asal Dapil Aceh 2 yang kini santer dibicarakan yang tertuju pada sosok  anggota DPR RI yang  berinisial IP dari Partai Golkar.

Seperti dilansir media portal edisi Rabu (13/11) mengungkapkan praktek jual beli paket lening Kelompok Petani Pengguna Air (P3A) oleh oknum anggota DPR RI berinisial IP capai 20 persen dari pagu anggaran 195 juta dalam bentuk perkerjaan saluran lening dengan volume 285 meter. Namun sayangnya sehari setelah berita tersebut di tayangkan pada hari Kamis 14/11 link web berita menjadi erorr 404, hilangnya berita tersebut  diduga telah di take down oleh redaksi.

Unggahan data dari Kementrian PUPR terdapat ratusan paket P3A yang tersebar di Kabupaten Aceh Timur yang dikerjakan tahun 2024 melalui kelompok P3A.

Salah satu Ketua Kelompok P3A di Aceh Timur yang minta namanya dirahasiakan kepada media ini menyebutkan, bahwa kelompok hanya berfungsi sebagai pengusul sementara realisasi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga

"Kami dari kelompok cuma diberikan uang Rp 5 juta pada saat pencairan, setelah penarikan uang pencairan di Bank menyerahkan kepada pihak lain yang mengaku pemilik program," sebut sumber.

Lanjutnya, sebelum membuat proposal ada perjanjian dan kesepakatan antara calon kelompok dengan pihak ketiga, bahwa kelompok hanya sebagai penerima manfaat bersama masyarakat, sementara pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga.

"Kita kelompok hanya diberikan uang 5 juta, untuk Keuchik 1 juta,  ketua pemuda 500 ribu serta TPM 10 juta, selanjutnya masalah pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh mereka, sebab kata pihak ketiga  paket tersebut mereka membelinya," ungkapnya.

"Pada penarikan tahap pertama pihak ketiga langsung mengambil uang nya dengan jumlah 60 juta, katanya untuk menarik modal," tambah sumber.

Modus pungutan fee disinyalir diperankan oleh pihak tertentu yang diduga kepercayaan atau perpanjang tangan  anggota dewan di lapangan untuk mengatur secara rapi.

Adanya praktek jual beli paket program berdalih fee, sangat disayangkan, seharusnya tugas anggota dewan sebagai pengawasan anggaran negara, sebaliknya diduga terlibat dalam praktek jual beli program pemerintah.

Karena adanya dugaan pemotongan fee dari pagu anggaran program kegiatan mencapai 20 persen, akan berdampak pada kualitas pekerjaan dan menjurus terhadap kerugian uang negara yang katagori tindak pidana korupsi.

Terkait adanya dugaan praktek jual beli program pokir anggota DPRI capai 20 persen pada program saluran lening yang diusulkan dan dikerjakan kelompok P3A, media ini melakukan konfirmasi dengan anggota DPR RI berisial IP melalui pesan whatshapp. Namun penjelasan belum ada tanggapan ( SF )