Dugaan tersebut diungkapkan oleh seorang tenaga medis yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebutkan bahwa kepala puskesmas di tempatnya bertugas menginstruksikan para petugas medis untuk mendukung paslon tertentu berdasarkan arahan DS.
“Pj memerintahkan Kadislah, dia kan gak bisa ngomong. Jadi kita ke 02 ya. Kepala Puskesmas kami langsung yang bilang, diarahkannya ke 02 sama Kadis,” ujarnya kepada media.
Bantahan Dr. Deni
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Batu Bara, Dr. Deni Syaputra, membantah keras adanya arahan politik dalam pertemuan dengan para kapus pada Senin, 18 November 2024. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas audit Inspektorat, bukan untuk mendukung paslon tertentu.
“Orang itu kumpul ke kantor karena kami lagi diaudit Inspektorat ini sekarang. Mana ada aku kumpulkan untuk mengarahkan paslon. Gak ada itu,” tegasnya saat dikonfirmasi pada Selasa, 19 November 2024.
Dengan nada kesal, Dr. Deni menambahkan, “Aduh, jadi pusing aku dengan isu-isu politik ini. Kepala ku sakit, ampun.”
Komitmen Pj Bupati Batu Bara
Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Hery Wahyudi, turut menanggapi isu ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas ASN yang melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada.
“Kita proses kalau ada ASN yang tidak netral. Kabari ya, terima kasih infonya,” ujar Hery melalui sambungan telepon.
Masyarakat Batu Bara berharap adanya langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan netralitas ASN dalam Pilkada. Mereka menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan yang bersih dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.
Isu ini mencerminkan tantangan yang terus dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam konteks Pilkada. Pengawasan ketat terhadap ASN diharapkan dapat menciptakan suasana pemilihan yang adil dan transparan.
Penulis : Taufiq, Rahmat Hidayat
Editor : Lukman Hakim SH