"Kalau memang secara normatif dua kali panggilan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyidik dapat melakukan penjemputan dengan menggunakan surat perintah pembawa," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Mangkir dari Panggilan Pertama
Sahbirin Noor sedianya dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (18/11/2024), namun ia tidak hadir tanpa memberikan keterangan. KPK pun telah melayangkan panggilan kedua yang dijadwalkan pada 22 November 2024.
"KPK mengimbau kembali kepada saudara SN selaku mantan gubernur Kalimantan Selatan untuk bisa kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut," tegas Tessa.
Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur
Sahbirin Noor sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Ia diduga menerima fee dari berbagai proyek yang berjalan selama masa jabatannya sebagai gubernur. Namun, status tersangka tersebut dicabut setelah praperadilan yang diajukannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Meskipun demikian, KPK tetap melanjutkan penyidikan kasus ini dan memanggil sejumlah saksi, termasuk Sahbirin Noor, untuk mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
Komitmen KPK untuk Menuntaskan Kasus
Tessa menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus ini. Jika Sahbirin Noor kembali mangkir pada panggilan kedua, tindakan tegas berupa jemput paksa akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Kooperasi dari para pihak sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan," kata Tessa.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat proyek infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Langkah KPK untuk terus mengusut kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendorong transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah.
( Tim Redaksi K24 )