“Kami berharap Presiden Prabowo bisa memulai langkah pembersihan korupsi di Aceh Timur dari temuan audit BPK 2020-2023. Temuan ini menunjukkan banyak anggaran yang rawan digerogoti koruptor, sehingga menghambat pembangunan di daerah,” ujar Saiful Anwar pada Minggu, 17 November 2024.
Saiful mengungkapkan kekagumannya atas gebrakan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi secara total di Indonesia. Ia menyebut langkah tersebut sangat dinanti masyarakat untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.
“Ini langkah luar biasa yang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo untuk membasmi korupsi tanpa pandang bulu harus dibuktikan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Namun, Saiful juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di Aceh Timur, yang dinilai sarat dengan praktik tebang pilih. Ia mencontohkan kasus korupsi besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta dugaan penyalahgunaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK yang hingga kini belum tersentuh hukum.
“Penanganan kasus korupsi di PUPR dibuat berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Ada dugaan bahwa oknum pejabat tertentu dilindungi karena kepentingan politik atau pengaruh kekuasaan,” tegasnya.
Saiful menilai, ini adalah momen penting bagi Presiden Prabowo untuk mendapatkan kepercayaan rakyat Aceh dengan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap koruptor di Aceh Timur.
“Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin membahagiakan rakyat Aceh, satu-satunya cara adalah membasmi koruptor tanpa pandang bulu. Hanya dengan itu rakyat Aceh bisa menikmati kesejahteraan dari kekayaan alamnya sendiri,” imbuhnya.
Saiful juga mengajak masyarakat Aceh untuk lebih aktif mengawasi dan mengkritisi pemberantasan korupsi di berbagai lini, demi memastikan pembangunan yang berkeadilan.
“Kami berharap masyarakat dan elemen sipil lebih keras lagi menyuarakan pemberantasan korupsi. Jangan biarkan anggaran pembangunan terus digerogoti oleh para koruptor,” pungkas Saiful Anwar.
Dengan desakan ini, LAKI Aceh Timur berharap adanya langkah nyata dari pemerintah pusat untuk membersihkan Aceh Timur dari praktik korupsi, demi terciptanya pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.