Program Pelesiran Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang Disorot: Dituding Hamburkan Ratusan Juta Rupiah

KABUPATEN TANGERANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tangerang menjadi sorotan setelah dituding menghamburkan anggaran hingga Rp460 juta untuk kegiatan plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan. Program ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan wartawan yang merasa tidak dilibatkan secara adil.

Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahrii, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menimbulkan konflik internal di kalangan wartawan. "Kegiatan ini menunjukkan adanya tebang pilih yang justru memicu kecemburuan. Program ini mencoreng citra pemerintah Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Nada serupa juga disampaikan oleh Linda, seorang wartawan dari GWI, yang merasa kecewa terhadap penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bedah rumah atau pengentasan ekonomi ekstrem. "Saat ekonomi rakyat masih dalam masa pemulihan, penggunaan anggaran untuk plesiran sangat tidak tepat. Itu uang rakyat, harus digunakan secara transparan dan adil," tegas Linda.

Dugaan Kejanggalan Penggunaan Anggaran

Isu ini muncul di tengah dugaan ketidakooperatifan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Tangerang, seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Beberapa pejabat, termasuk Rizal Muhamad Fikri, ST., MT., disebut sering mengabaikan klarifikasi dari wartawan terkait proyek-proyek rekonstruksi jalan yang dikeluhkan masyarakat.

"Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Klarifikasi sulit dilakukan karena pejabat terkait enggan merespons telepon atau pesan," ungkap salah satu wartawan. Bahkan, sejumlah pihak menuding adanya gratifikasi dan pembagian keuntungan di balik proyek Penunjukan Langsung (PL) dan tender.

Dampak pada Citra Pemerintah

Program plesiran Dinas Kominfo ini dinilai tidak hanya menimbulkan konflik di kalangan wartawan, tetapi juga merusak citra pemerintah daerah. Banyak pihak mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menggunakan anggaran APBD 2024.

"Kenapa uang rakyat tidak dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, seperti program bedah rumah atau bantuan ekonomi? Banyak masyarakat yang masih antre untuk mendapatkan bantuan, tetapi anggaran justru digunakan untuk kegiatan seperti ini," kritik Linda.

Harapan Transparansi dan Akuntabilitas

Para aktivis dan wartawan berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Program yang dianggap tidak mendukung kesejahteraan masyarakat harus dievaluasi secara mendalam. "Pejabat terkait harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran," pungkas Syamsul Bahrii.

Kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil.