Maraknya PETI, Ratusan Massa FPMB Madina Siap Kepung Mapolres Madina Besok

Panyabungan, Sumut - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Bersatu (FPMB) Madina berencana menggelar aksi besar-besaran dengan mendatangi Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Madina pada Jumat (17/1). Aksi ini bertujuan mendesak Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, SIK, untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menangani kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di wilayah tersebut.

Ketua DPD KNPI Madina, Khairil Amri, didampingi sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa seperti Hapsin Nasution (Koordinator Aksi), Ahmad Sarkawi Nasution (Ketua PC Sapma PP), Abdul Rahman (Ketua PC PMII), serta perwakilan organisasi lainnya, menggelar konferensi pers setelah rapat konsolidasi di Panyabungan, Kamis (16/1).
Tuntutan Utama

Massa FPMB menilai bahwa upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI oleh Polres Madina hanya sebatas pencitraan tanpa hasil konkret. "Kapolres Madina harus bertanggung jawab atas lemahnya penindakan hukum. Aktivitas PETI dengan excavator di wilayah Kotanopan dan Batang Natal justru semakin merajalela," ujar Hapsin Nasution.

Selain itu, mereka menduga adanya keterlibatan oknum aparat yang memberikan perlindungan kepada para pelaku PETI dengan menerima setoran hingga Rp50-60 juta per bulan. "Kami meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolres Madina dan menurunkan tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat," tegasnya.

Hilangnya Barang Bukti Alat Berat

Massa juga menyoroti kasus hilangnya 12 unit alat berat ekskavator yang sebelumnya disita Polres Madina pada September 2023. "Publik masih bertanya-tanya, bagaimana belasan alat berat itu bisa hilang dari Mapolres? Hingga kini, tidak ada kejelasan terkait keberadaan barang bukti maupun perkembangan kasus ini," ungkap Khairil Amri.

Tuntutan Lanjutan

Dalam aksi yang akan digelar usai salat Jumat, FPMB juga akan mendesak:

1. Penangkapan para pelaku PETI, termasuk seorang pengusaha tambang ilegal bernama Pawang yang dianggap sebagai aktor utama dan kerap menantang aparat.

2. Penindakan tegas terhadap tokoh-tokoh tambang ilegal lain seperti Jaya, Baginda Kades, Nasir, dan lainnya.

3. Pengunduran diri Bupati Madina karena dinilai gagal mewujudkan tambang rakyat yang legal sesuai regulasi.

"Bupati Madina abai terhadap penyelesaian izin pertambangan rakyat (IPR) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Publik menduga adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam praktik ilegal ini," tambah Abdul Rahman.

Persiapan Aksi

FPMB menyatakan bahwa seluruh persiapan aksi telah rampung. Massa akan melakukan konvoi menuju Mapolres Madina sebagai bentuk tekanan kepada pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah nyata dalam menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Dengan tuntutan yang tegas dan aksi massa yang direncanakan, situasi di Madina diperkirakan memanas. Publik menantikan respons dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan institusi terkait terhadap desakan ini.

(Magrifatulloh)

Lebih baru Lebih lama