Kepala Desa Padahurip, Epi Prisandi, menjelaskan bahwa Pemdes telah menerima surat pemberitahuan aksi damai dari FMPP dengan Nomor: FMPP/1/2025. Dalam aksi tersebut, warga mempertanyakan kendala yang menyebabkan realisasi pembangunan infrastruktur terhambat.
Kendala Mobilisasi Bahan Material
Menurut Epi, hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur tahun 2024 disebabkan oleh terputusnya akses mobilisasi bahan material akibat pembangunan jembatan di wilayah desa.
“Pembangunan jembatan mengakibatkan kendaraan roda empat (R4) dan alat berat sama sekali tidak bisa melintas. Hal ini berdampak pada terhambatnya distribusi material ke lokasi pembangunan,” jelas Epi kepada wartawan pada Sabtu (11/1/2025).
Epi juga menegaskan bahwa jembatan tersebut baru selesai dibangun menjelang pergantian tahun 2025. Setelah jembatan dapat dilalui, mobilisasi bahan material dan alat berat kembali berjalan lancar, sehingga progres pembangunan dapat dilanjutkan.
“Setelah akses mobilisasi pulih, kami langsung melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Ini hanya masalah teknis yang terjadi di lapangan, bukan karena kesengajaan atau kelalaian,” tambahnya.
Komitmen Pemdes Menuntaskan Pembangunan
Pemdes Padahurip berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan desa dan posyandu sesuai rencana. Epi juga mengapresiasi aksi damai yang dilakukan warganya sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap kemajuan desa.
“Kami terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Semua saran dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bekerja lebih baik,” tegas Epi.
Selain itu, Epi mengajak masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan agar seluruh pembangunan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada hambatan lagi.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemdes Padahurip berharap hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat tetap harmonis demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan. ( Tim Gawaris )