Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu Diduga Sarat Korupsi

Bengkulu – Proyek pembangunan gedung Puskesmas di kawasan Penurunan, Kota Bengkulu, yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu dan dikelola oleh pihak kontraktor CV. Yorakha, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), dan gambar desain. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp8.458.770.000 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). (23/01/2025)

Temuan di lapangan mengungkap sejumlah pelanggaran serius, mulai dari pemasangan reng atap yang jaraknya terlalu renggang sehingga diragukan mampu menahan beban atap. Selain itu, pada bagian dalam dinding atas gedung ditemukan area yang tidak dipelester sama sekali. Hal ini dinilai berpotensi mengurangi kekuatan bangunan dan melanggar standar pengerjaan konstruksi yang baik.

Sejumlah indikasi lain juga mencuat, seperti pemasangan rangka besi tiang bangunan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, para pekerja proyek dilaporkan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tim media yang melakukan investigasi langsung ke lokasi proyek mencatat adanya indikasi kelalaian dalam pengawasan oleh konsultan pengawas maupun perencana pekerjaan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Dugaan lemahnya pengawasan ini turut berkontribusi pada rendahnya kualitas pekerjaan.

Menanggapi temuan ini, pihak media menyerukan agar Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Kota Bengkulu, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Cabang Provinsi Bengkulu segera turun tangan untuk memeriksa proyek tersebut secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap potensi kerugian negara dan memastikan pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Jika terbukti, tindakan tegas terhadap pihak-pihak terkait sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah kejadian serupa di masa depan.