Fauzan mengungkapkan, hasil evaluasi Kemendagri yang diterima Pemerintah Aceh pada awal Januari 2025 menyoroti perlunya pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih mendesak. Namun, hingga kini, pengesahan APBA 2025 tak kunjung terealisasi, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dampak Penundaan yang Merugikan Rakyat
"Penundaan ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga menghambat pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera membahas kembali APBA, mengevaluasi kegiatan yang tidak produktif, dan memastikan anggaran dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tegas Fauzan pada Rabu (22/1/2025).
SAPA memperingatkan bahwa keterlambatan pengesahan APBA berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini akan membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar, mengganggu pelayanan publik, serta memperlemah perekonomian Aceh secara keseluruhan.
Peringatan untuk Penjabat Gubernur dan DPRA
Fauzan juga mengingatkan Penjabat Gubernur Aceh agar tidak meninggalkan catatan buruk selama masa kepemimpinannya. "APBA 2025 harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar dokumen formal yang mengakomodasi kepentingan politik," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya setiap program dalam APBA benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. SAPA meminta agar anggaran yang tidak produktif segera dievaluasi dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Selain itu, SAPA menyerukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBA. "Setiap sen dari APBA harus digunakan secara bijak, dan seluruh prosesnya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah dan DPRA harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat," tambah Fauzan.
Desakan Pengesahan APBA 2025
Fauzan menegaskan, pengesahan APBA 2025 harus segera dilakukan untuk memastikan pembangunan Aceh tidak terhambat. "Rakyat Aceh tidak boleh menjadi korban dari tarik-ulur kepentingan politik yang tidak produktif. Pemerintah dan DPRA harus segera menyelesaikan pembahasan APBA ini. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan penundaan yang justru mengorbankan kesejahteraan mereka," pungkasnya.
Seruan keras ini menandakan adanya harapan besar dari masyarakat Aceh agar Pemerintah Aceh dan DPRA segera mengambil langkah konkret demi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.