Banjarmasin, Kalsel – Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distributor kedua (D2) Minyakita di Kota Banjarmasin. Sidak tersebut berlangsung pada Kamis (23/1) pukul 09.00 WITA di tiga lokasi berbeda.
Lokasi pertama adalah Toko Tasya Rasyid di Jl. Bali, yang dikelola oleh Ibu Lisa. Lokasi kedua, Toko Iwan H. Rani di Pasar Harum Manis, dikelola oleh Bapak Ahmad Saulani. Terakhir, Toko Amel Ibak di Jl. R.K. Ilir yang dikelola Ibu Ernawati.
Menurut Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar, S.I.K., melalui Kasubdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Amien Rovi, S.H., tujuan utama sidak ini adalah memastikan ketersediaan, distribusi, serta stabilitas harga Minyakita di pasaran. “Sidak ini juga bertujuan mencegah potensi penimbunan atau penyimpangan distribusi Minyakita sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden RI,” jelas AKBP Amien Rovi.
Ia menambahkan bahwa pengawasan dilakukan setiap hari untuk memantau harga di pasar tradisional maupun toko-toko. “Saat ini, harga sedang mengalami kenaikan, sehingga diperlukan sinergi dengan semua pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Amien Rovi juga menyampaikan adanya tindak pidana penipuan terkait Minyakita yang sedang ditangani. “Namun, karena locus delicti berada di wilayah Kalimantan Tengah, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepolisian setempat,” ujarnya.
Sidak kali ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Panit Unit III Subdit I Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKP Widodo Saputro, S.H., Brigadir Ridzalul Khairin, S.H., M.M., dan Brigadir Ary Fajar Nabrian, S.H., M.M. Selain itu, hadir pula Plh. Sekda Provinsi Kalsel, Karo TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Provinsi Kalsel, Sekretaris TPID Provinsi Kalsel, Bank Indonesia, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin.
Langkah ini menunjukkan komitmen Polda Kalsel bersama Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika pasar.
