Dalam video yang beredar, Yandri menyebut bahwa LSM dan wartawan "Bodrex" sering mengganggu kepala desa dengan meminta sejumlah uang. Ia bahkan meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menindak mereka.
"Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu LSM dan wartawan Bodrex, karena mereka mutar itu, hari ini minta Rp1 juta. Bayangkan kalau ada 300 desa, totalnya Rp300 juta. Kalah itu gaji menteri. Oleh karena itu, mohon ditertibkan dan ditangkapi saja itu, Pak Polisi, LSM dan wartawan Bodrex itu," ucap Yandri dalam video tersebut.
GWI: Ucapan Mendes Melukai Profesi Wartawan dan LSM
Syamsul Bahri menilai pernyataan tersebut sangat menyakiti dan merugikan profesi wartawan serta LSM yang selama ini menjalankan tugasnya secara profesional.
"Ucapan itu sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Profesi wartawan dan LSM adalah profesi yang mulia. Saya yakin, semua wartawan dan LSM di Indonesia merasa tersakiti," kata Syamsul pada Minggu (2/2/2025).
Menurutnya, semua wartawan yang bekerja di lapangan sudah dibekali surat tugas dan kartu pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia juga menekankan bahwa tidak ada istilah "wartawan Bodrex", karena jurnalis yang bekerja profesional dilindungi oleh hukum.
"Jika Mendes tidak senang dengan oknum tertentu, seharusnya dia menggunakan istilah 'oknum', bukan malah menggeneralisasi semua wartawan dan LSM," tegas Syamsul.
Desak Presiden Prabowo Ambil Tindakan Tegas
GWI DPD Banten meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Menteri Desa atas pernyataannya yang dianggap merugikan dunia jurnalistik.
"Sebagai pejabat publik, seorang menteri harus menjaga ucapannya. Jangan sampai hanya karena ulah segelintir oknum, seluruh profesi jurnalis dan aktivis LSM tercemar," ujar Syamsul.
Ia juga berharap agar ke depan, pejabat publik lebih berhati-hati dalam berbicara dan tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang dapat merusak kredibilitas profesi tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait termasuk Mendes PDTT Yandri Susanto belum memberikan tanggapan resmi atas kontroversi yang terjadi.
(Red. GWI DPD Banten)