Asep menilai pernyataan tersebut sangat menyudutkan wartawan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena tidak secara spesifik menyebutkan oknum yang dimaksud. Pernyataan itu, menurutnya, bisa merusak citra profesi wartawan dan LSM yang bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
"Wartawan dan LSM jangan tinggal diam dan harus bersuara lantang soal pernyataan Menteri Yandri yang menuding wartawan Bodrex mengganggu kerja kepala desa dan LSM, tanpa menyebut oknum. Ini mencederai profesi kami," ujar Asep, Senin (3/2/2025).
Tudingan yang Menyudutkan Wartawan dan LSM
Asep menyoroti bahwa istilah seperti wartawan Bodrex, wartawan tanpa surat kabar (WTS), wartawan muntaber, hingga wartawan CNN memang sudah lama terdengar. Namun, jika seorang pejabat negara seperti Menteri Yandri menggeneralisasi semua wartawan dan LSM dalam satu kategori negatif, maka hal itu dinilai tidak adil dan merendahkan profesi.
"Menteri Yandri harus belajar konotasi bahasa. Jangan menyamaratakan semua wartawan dan LSM sebagai Bodrex. Wartawan dan LSM adalah bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang," tegasnya.
Asep menambahkan bahwa wartawan bukan sekadar pencari dan penulis berita, tetapi juga merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pernyataan Menteri Yandri dianggap meremehkan peran penting jurnalis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Desakan untuk Presiden Prabowo Copot Menteri Yandri
Selain meminta klarifikasi dan permintaan maaf, PWGS juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Yandri Susanto dari jabatannya sebagai Menteri Desa.
"Kami setuju dengan tuntutan berbagai organisasi pers dan LSM yang meminta agar Presiden segera mencopot Menteri Yandri yang kerap membuat kegaduhan," kata Asep yang juga merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Dukungan terhadap desakan ini juga datang dari berbagai organisasi pers lainnya, termasuk Gabungan Wartawan Indonesia Satu (Gawaris). Ketua Umum Gawaris, Asep Suherman, turut meminta Menteri Yandri segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada seluruh wartawan dan LSM yang merasa dirugikan oleh pernyataannya.
PWGS berharap agar insiden ini menjadi pelajaran bagi pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan profesi yang memiliki peran strategis dalam demokrasi.
(NS/Redaksi)