Penolakan tersebut muncul lantaran Mochtar Djuma tidak berasal dari unsur Wakil Ketua, yang dianggap tidak sesuai dengan aturan oleh KONI Sulsel. Namun, pengurus KONI Makassar menegaskan bahwa penunjukan Plt sudah melalui rapat pleno yang sah dan mendapat persetujuan dari KONI Pusat.
KONI Makassar: Jangan Gegabah dalam Menentukan Caretaker
Maulana Yusdianto, S.Pd., SH., salah satu pengurus KONI Makassar, meminta KONI Sulsel tidak gegabah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Hargailah proses pleno KONI Makassar. Jangan terkesan ingin memaksakan kehendak, apalagi sudah ada konsultasi dengan KONI Pusat yang menyatakan bahwa Plt Ketua Umum bisa dijabat oleh pihak selain Wakil Ketua,” ujar Maulana.
Ia juga menegaskan bahwa alasan penunjukan caretaker oleh KONI Sulsel tidak berdasar. Menurutnya, berdasarkan Pasal 30 AD/ART KONI, caretaker hanya dapat ditunjuk jika organisasi belum terbentuk atau musyawarah olahraga tidak bisa diselenggarakan.
"Teman-teman pengurus KONI Provinsi harus berhati-hati. Jangan gegabah dalam menentukan caretaker. Harus menghargai proses dan mekanisme organisasi yang ada di KONI Makassar," tambahnya.
KONI Makassar Sudah Tetapkan Plt Ketua Umum
KONI Makassar sendiri telah menetapkan Mochtar Djuma sebagai Plt Ketua Umum melalui rapat pleno yang digelar pada Senin, 13 Januari 2025. Penunjukan ini dilakukan setelah dua unsur Wakil Ketua menyatakan tidak bersedia mengemban tugas sebagai Plt.
Merujuk pada konsultasi dengan KONI Pusat, keputusan ini sah karena telah disepakati dalam forum resmi. Sebagai Plt, Mochtar Djuma akan menjalankan tugasnya selama enam bulan untuk mempersiapkan Musyawarah Olahraga Kota.
Polemik di Kalangan Pengurus Cabor
Sementara itu, kabar bahwa KONI Sulsel akan menunjuk caretaker Ketua Umum KONI Makassar telah beredar di kalangan pengurus cabang olahraga (cabor). Beberapa pihak menilai langkah ini bisa menimbulkan konflik baru dalam tubuh organisasi.
Keputusan akhir terkait kepemimpinan KONI Makassar kini menjadi sorotan publik. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelesaikan polemik ini dengan tetap menghormati aturan dan mekanisme organisasi yang berlaku.