Mahasiswa menilai kebijakan Safrizal ZA selama menjabat justru menimbulkan kegaduhan di Aceh. Salah satu yang menjadi sorotan adalah langkahnya dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Mereka menilai evaluasi tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan seharusnya menjadi kewenangan gubernur definitif yang telah terpilih melalui Pilkada 2024.
"Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat Aceh terhadap kinerja Pj Gubernur Aceh yang melakukan evaluasi pejabat eselon II secara terburu-buru," ujar Muhammad Hasbar Kuba, perwakilan IMP Seuramoe Meukkah, kepada wartawan.
Mahasiswa juga menuntut Safrizal ZA untuk menghentikan proses evaluasi terhadap pejabat di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut seharusnya menjadi wewenang Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), yang memenangkan Pilgub 2024 berpasangan dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh).
"Karena Muzakir Manaf sudah terpilih sebagai gubernur, maka wewenang untuk mengevaluasi pejabat SKPA seharusnya berada di tangan gubernur definitif," tambah Hasbar Kuba.
Selain itu, IMP Seuramoe Meukkah juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Safrizal ZA atas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh.
"Kami menduga ada praktik KKN selama masa jabatan Pj Gubernur Aceh, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis. Oleh karena itu, kami akan menyurati KPK untuk menindaklanjuti dugaan ini," tegas Hasbar Kuba.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntutan mereka dipenuhi. Jika tidak ada respons dari pemerintah pusat, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar demi memastikan kepemimpinan di Aceh berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.