M Soleh, yang merupakan pengurus FMBN sekaligus MCI Kota Tangerang, menegaskan bahwa pihaknya hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tanahnya diduga dirampas secara paksa oleh oligarki untuk kepentingan proyek PSN PIK 2.
"Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk rasa empati serta kepedulian terhadap kedaulatan dan kesatuan NKRI, yang saat ini sedang diacak-acak oleh oligarki. Jika pembangunan PSN PIK 2 dibiarkan tanpa adanya perlawanan dari rakyat, maka tindakan perampasan lahan secara paksa akan semakin sewenang-wenang terjadi di Indonesia," ujar M Soleh seusai mengikuti aksi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penolakan terhadap PSN PIK 2 bukan sekadar isu lokal, melainkan telah menjadi isu nasional yang harus mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia.
"Ini adalah isu nasional yang harus menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang cinta terhadap NKRI. Mereka yang memiliki rasa nasionalisme pasti akan bergerak dan melawan sesuai dengan kapasitasnya. Saat ini, kami bergerak melawan ketidakadilan oligarki dengan cara unjuk rasa untuk mendesak Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) guna menolak pembangunan PSN PIK 2," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas FMBN, Hasan Hariri, yang turut mendampingi M Soleh, menegaskan harapan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mendengarkan aspirasi masyarakat terkait permasalahan ini.
"Kami dari MCI Kota Tangerang dan Forum Media Banten Ngahiji (FMBN) berharap Presiden Prabowo Subianto mendengarkan keluhan masyarakat yang tanahnya diambil untuk proyek PIK 2. Kami juga berharap beliau mencabut status PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) demi keadilan rakyat," pungkas M Soleh.
Aksi penolakan ini menambah deretan protes yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat terhadap PSN PIK 2. Para demonstran berharap agar pemerintah segera meninjau ulang proyek tersebut dan memberikan solusi yang adil bagi warga terdampak. ( Budi S )