"Dana Otsus diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membangun kembali Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan. Pemotongan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkhianati hak rakyat Aceh," tegas Fauzan dalam pernyataannya, Kamis (6/2/2025).
Dana Otsus sebagai Instrumen Pembangunan Aceh
Fauzan menjelaskan bahwa sejak perjanjian damai antara GAM dan pemerintah pada 2005, Dana Otsus telah menjadi instrumen utama dalam percepatan pembangunan Aceh, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, pemotongan anggaran ini justru mengancam harapan rakyat Aceh untuk keluar dari ketertinggalan.
"Jika ada penyalahgunaan, yang harus dihukum adalah pelaku korupsi, bukan rakyat Aceh yang dikorbankan dengan pemangkasan anggaran. Pemerintah pusat harus bersikap adil dan tidak menjadikan Aceh sebagai korban kebijakan yang merugikan," tegasnya.
Menurutnya, pemangkasan Dana Otsus Aceh hanya akan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia khawatir kebijakan ini bisa menimbulkan luka baru dan memicu ketidakpercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat.
SAPA Desak Pemerintah Kembalikan dan Tambah Dana Otsus
SAPA mendesak pemerintah pusat tidak hanya mengembalikan anggaran yang dipotong, tetapi juga menambah alokasi Dana Otsus agar pembangunan di Aceh tidak terhambat. Fauzan juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola keuangan agar dana yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Dana Otsus seharusnya ditambah, bukan dikurangi, mengingat Aceh masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Pemerintah pusat seharusnya berpihak pada Aceh, bukan malah mencabut hak-haknya," tambahnya.
Fauzan juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan sejarah dan kontribusi Aceh bagi berdirinya Republik Indonesia.
"Aceh adalah daerah modal bagi NKRI. Seharusnya, Aceh menjadi prioritas pembangunan, bukan justru diperlakukan sebaliknya. Apa yang diberikan kepada Aceh saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan Aceh untuk republik ini," katanya.
Masyarakat Aceh Diminta Bersatu Menolak Kebijakan Ini
Menutup pernyataannya, Fauzan mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini.
"Jangan biarkan hak kita dirampas secara sepihak. Semua pihak harus melakukan protes agar pemerintah pusat sadar bahwa kebijakan yang tidak adil ini harus dihentikan," pungkasnya.
Dengan adanya desakan ini, SAPA berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan pemangkasan Dana Otsus demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.